TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS

Abstract

Hasil penelitian mengenai pemalsuan identitas dilakukan oleh calon mempelai yaitu memalsukan identitas, memalsukan surat kematian dan menikah tanpa adanya ijin dari Pengadilan Agama dan persetujuan dari istri. Adapun mengenai bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan yaitu pelaksanaan perkawinan antara Salijo dengan Termohon menggunakan informasi atau keterangan palsu yaitu mengenai keadaan Pemohon yang telah meninggal dunia dan perkawinan tersebut tidak disertai persetujuan dari istri pertama serta ijin dari Pengadilan Agama. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Namun, penulis berharap dengan apa yang penulis berikan dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi penulis dan seluruh pembaca. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian yaitu deskripsi analitis, pengumpulsn data diperoleh melalui data primer dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan terjadi karena adanya kartu identitas ganda yang dimiliki oleh Tergugat, selain itu adanya kelalaian dari pejabat berwenang yang membuat dokumen seperti kartu identitas, surat keterangan pindah dan kartu keluarga. Sedangkan Akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu adalah tetap sah sebagai anak kandung dari suami isteri tersebut. Akibat hukum terhadap harta kekayaan perkawinan yaitu harta bersama adalah dianggap tidak pernah ada. Akibat hukum terhadap pihak ketiga adalah suami isteri tetap memiliki kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum yang dilakukan terhadap pihak ketiga pada saat perkawinan meskipun perkawinan tersebut dibatalkan.

GS Cited Analysis