Reorientasi Hukum Pilkada Dalam Mensejahterakan Rakyatnya

Abstract

Potret pemilukada saat ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilukada tidak mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, bahkan menyebabkan semakin rusaknya moral para pejabat dan rakyatnya. Menyikapi hal tersebut negara harus segera mengambil sikap untuk segera merubah politik hukum pemilukada langsung menjadi pemilukada tidak langsung. Dalam perspektif negara demokrasi, pemilukada tidak langsung sejalan dengan konsep demokrasi yang ada di Indonesia, dan sesuai dengan politik hukum untuk mensejahterakan rakyat, agar hukum pemilukada lebih bermakna bagi rakyat Indonesia.

GS Cited Analysis