Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Parkir Terhadap Layanan Publik di Kota Medan

Abstract

Penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar parkir di Kota Medan menjadi isu yang kompleks dan berkelanjutan. Pungutan liar, yang sering kali dilakukan oleh oknum tidak resmi, berdampak negatif pada kenyamanan masyarakat, pendapatan asli daerah (PAD), dan citra pemerintah dalam mengelola layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar parkir, mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi lemahnya penegakan hukum, serta menganalisis upaya yang telah dan dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika utama dalam penegakan hukum meliputi kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat, serta adanya praktik kolusi yang melibatkan pihak-pihak tertentu. Selain itu, lemahnya sanksi hukum terhadap pelaku pungutan liar membuat tindakan ini terus berulang. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti penguatan regulasi, peningkatan pengawasan berbasis teknologi, edukasi hukum kepada masyarakat, dan pemberian sanksi tegas bagi pelaku serta oknum yang terlibat. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan penegakan hukum terhadap pungutan liar parkir di Kota Medan dapat lebih efektif, sehingga menciptakan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berkeadilan

GS Cited Analysis